TVRINews, Bintan
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan industri wisata Asia Tenggara yang semakin ketat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kebijakan bebas visa tidak hanya berkaitan dengan kemudahan administrasi keimigrasian, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara.
Hal tersebut disampaikan Evita dalam Pertemuan Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Bintan. Menurut dia, hasil kunjungan kerja Komisi VII ke sejumlah daerah menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan asing, terutama di wilayah yang menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi.
Namun, Evita menegaskan evaluasi kebijakan bebas visa tidak berarti seluruh negara akan mendapatkan fasilitas tersebut. Pemerintah perlu mempertimbangkan prinsip resiprokal atau asas timbal balik dalam menentukan negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia.
"Kami tidak meminta semua negara diberikan bebas visa. Kebijakan ini perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan asas timbal balik dan kepentingan nasional," ujar Evita, dikutip Kamis, 23 Juli 2026.
Ia menyampaikan, masukan dari pelaku industri pariwisata dan penjual paket wisata menunjukkan sebagian wisatawan memilih berkunjung ke Malaysia karena negara tersebut menawarkan akses masuk yang lebih mudah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi destinasi wisata Indonesia, termasuk Kepulauan Riau yang selama ini mengandalkan kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia sebagai pasar utama wisatawan mancanegara.
Menurut Evita, kebijakan bebas visa yang tidak dievaluasi secara menyeluruh dapat membuat Indonesia kehilangan peluang untuk menarik lebih banyak wisatawan asing. Dampaknya berpotensi dirasakan berbagai sektor, seperti perhotelan, transportasi, kuliner, usaha mikro, hingga ekonomi kreatif.
Ia berharap pemerintah melakukan kajian komprehensif terhadap kebijakan bebas visa dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan diplomasi, keamanan negara, dan peningkatan daya saing pariwisata nasional.
Bagi Kepulauan Riau, kebijakan keimigrasian yang adaptif dinilai penting untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan industri pariwisata daerah. Sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara, wilayah tersebut menghadapi persaingan ketat dengan destinasi wisata lain di kawasan Asia Tenggara.
