TVRINews, Anambas
Program Padat Karya di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas, secara resmi dihadirkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Program ini bertujuan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di Pulau Jemaja melalui pekerjaan non-teknis, seperti pembersihan drainase, pembabatan rumput area bandara, dan perawatan fasilitas.
Namun, di balik narasi kesuksesan dan antusiasme masyarakat, terdapat beberapa catatan kritis dan tantangan struktural yang membayangi pelaksanaan program jaring pengaman sosial ini.
Meskipun memberikan dampak instan, pengamat kebijakan publik menilai ada potensi kerentanan ekonomi atau "sisi gelap" yang perlu diantisipasi dari program ini.
Sifat Pendapatan yang Temporal (Jangka Pendek): Program umumnya berlangsung sangat singkat, hanya berkisar antara 2 hingga 3 hari per gelombang dengan upah harian terukur (sekitar Rp150.000/hari).
Program ini tidak menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (sustainable livelihood). Begitu masa kerja selesai, masyarakat kembali menghadapi realitas kesulitan ekonomi di wilayah perbatasan.
Keterbatasan Kuota dan Potensi Kecemburuan Sosial: Antusiasme warga di Kecamatan Jemaja, Jemaja Barat, dan Jemaja Timur sangat tinggi, namun kuota yang disediakan terbatas (berkisar 250 hingga 400 orang per kegiatan). Sistem kuota melalui pendaftaran tingkat desa ini rawan memicu isu transparansi dan kecemburuan sosial bagi warga yang tidak lolos seleksi.
Risiko Politisasi di Tingkat Lokal akan terjadi karena distribusi kuota pekerja didelegasikan melalui aparat pemerintahan desa, program ini rentan dimanfaatkan sebagai komoditas politik lokal atau patronase pihak-pihak tertentu.
Efisiensi Anggaran vs Fungsi Pemeliharaan Profesional yang melibatkan ratusan tenaga kerja lokal tanpa keahlian khusus (unskilled labour) memerlukan pengawasan ekstra ketat.
Tanpa supervisi yang baik, efektivitas hasil kerja dikhawatirkan kurang optimal dibanding menggunakan vendor profesional, sehingga bergeser maknanya menjadi sekadar "bagi-bagi insentif".
Dilema Keselamatan Kerja dari program Padat Karya di Bandara Letung, meski pekerjaannya tergolong ringan, lingkungan bandara di wilayah kepulauan memiliki tantangan cuaca ekstrem.
Perlindungan keselamatan kerja (K3) dan jaminan kesehatan bagi pekerja lepas harian ini sering kali tidak sekomprehensif pekerja kontrak formal. Jika terjadi kecelakaan kerja beban finansial bisa berbalik ke masyarakat itu sendiri, semoga kedepannya aktivitas Padat Karya di Bandara Letung mewajibkan para pekerja lokal menggunakan perlindungan keselamatan kerja (K3) berdasarkan perintah Undang-undang.
Salah seorang Praktisi Hukum, M. Fadil, menilai bahwa program Padat Karya di UPBU Letung belum maksimal dalam memenuhi peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Mengingat bandara ini adalah milik seluruh warga Kepulauan Anambas, ia berharap Kementerian Perhubungan RI menghapus batasan kuota pekerja.
"Kegiatan Padat Karya di Bandara Letung sangat bagus, namun sebaiknya pekerja jangan dibatasi, baik waktunya maupun rekrutmennya. Kita menilai kegiatan ini belum maksimal dalam pemenuhan peningkatan ekonomi masyarakat. Semoga Bapak Menteri Perhubungan RI bisa mendengarkan usulan kita dari bawah," ujar M. Fadil dalam keterangan yang diterima pada Senin, 25 Mei 2026.
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Bandara Letung, Deny Armanto, menjelaskan bahwa program Padat Karya tahun ini melibatkan 7 desa di 2 kecamatan. Ia mengungkapkan ada mekanisme baru dalam proses rekrutmen guna memastikan ketepatan sasaran bantuan.
"Terkait rekrutmennya, untuk tahun ini berbeda karena Kartu Tanda Pendusuk (KTP) peserta wajib diverifikasi status Desilnya di Kemensos RI. Diharapkan dengan adanya Padat Karya ini dapat mengangkat ekonomi lokal," terang Deny.
Deny juga berharap pada tahun-tahun mendatang, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan agar bisa mengakomodasi lebih banyak masyarakat.
"Diharapkan untuk tahun depan anggaran PEN dapat menyerap lebih banyak jumlah peserta dan waktu pelaksanaannya bisa lebih dari sehari," pungkasnya.
Pada akhirnya, Program Padat Karya di Bandara Letung diakui sangat efektif sebagai bantalan ekonomi darurat untuk menyuntikkan uang tunai (cashflow) langsung ke dompet masyarakat perbatasan.
Namun, program ini tidak boleh dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi pengangguran atau kemiskinan struktural.
Tanpa adanya diversifikasi ekonomi di sektor riil di luar proyek pemerintah, masyarakat wilayah terluar berisiko terus terjebak dalam siklus ketergantungan pada stimulus jangka pendek.
