TVRINews, Tanjungpinang
Pemerintah mendorong generasi muda di Kepulauan Riau untuk berani memulai usaha secara mandiri. Salah satu dukungan diberikan melalui kemudahan pendirian Perseroan Perorangan atau PT Perseorangan sebagai badan hukum resmi bagi pelaku usaha.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi, mengatakan PT Perseorangan memberikan ruang bagi generasi muda untuk membangun usaha tanpa harus memiliki modal besar maupun partner bisnis sejak awal.
“Ini memberikan ruang kepada generasi muda untuk membangun usaha secara mandiri. Walaupun usahanya masih dalam tahap mencoba, legalitas tetap penting agar usaha memiliki dasar hukum dan lebih mudah dikembangkan,” kata Riki, dikutip pada Senin, 7 September 2026.
Menurutnya, pelaku usaha yang telah berusia 18 tahun ke atas dapat memanfaatkan fasilitas PT Perseorangan untuk memperoleh legalitas usaha. Dengan memiliki badan hukum resmi, pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengembangkan bisnis, membangun kerja sama, maupun memperluas jangkauan pasar.
Namun, Riki menilai legalitas usaha belum cukup untuk menjamin keberlanjutan bisnis. Pelaku UMKM, khususnya dari kalangan generasi muda, juga perlu meningkatkan kemampuan dan terus melakukan inovasi agar mampu mengikuti perkembangan pasar.
“Legalitas saja tidak cukup. Pelaku usaha harus terus belajar, meningkatkan kemampuan dan melakukan inovasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar,” ujarnya.
Perubahan kebutuhan konsumen yang berlangsung cepat membuat pelaku usaha dituntut untuk terus memperbarui keterampilan serta menyesuaikan produk dan layanan yang ditawarkan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM di Kepulauan Riau. Tidak hanya untuk mempertahankan pasar lokal, tetapi juga membuka peluang bagi produk usaha daerah untuk berkembang ke tingkat regional hingga internasional.
Pemerintah berharap kemudahan legalitas dapat menjadi salah satu langkah awal bagi generasi muda untuk berani membangun usaha secara mandiri sekaligus ikut menggerakkan perekonomian daerah.
